Meme Soeharto Enak Jamanku Toh

The Fastest Meme Generator on the Planet. Easily add text to images or memes.

No Spacing Top & Bottom Top Bottom

Auto Color White Black Custom

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

← Background color. Click to change.

Note: font can be customized per-textbox by clicking the gear icon.

Tip: If you log in, your memes will be saved in your account

Generate Reset Save Text Box Settings

How can I customize my meme?

Suara.com - Setelah majalahnya, kini giliran Koran Tempo yang santer diperbincangkan karena ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada halaman sampulnya.

Koran Tempo edisi Kamis, 19 September 2019, redaksi menampilkan meme Jokowi pada sampul muka.

Presiden Jokowi yang terpilih untuk lanjut dua periode itu digambarkan memakai jaket cokelat, dengan kemeja putih di baliknya.

Ia tersenyum memperlihatkan gigi sambil mengangkat tangan setinggi kepala, dengan kelima jari terbuka.

Baca Juga: CEK FAKTA: Majalah Tempo Ubah Cover usai Heboh Karikatur 'Pinokio'?

Pada atas ilustrasi berlatar belakang hijau itu, tertulis slogan 'Enak Zamanku, toh?'

Slogan berbahasa campuran Jawa dan Indonesia yang dicetak besar itu, sudah tak asing di telinga orang Indonesia, sebagai pernyataan yang lekat dengan sosok Presiden ke-2 RI Soeharto.

Blurb yang dituliskan Koran Tempo sendiri menyebut bahwa situasi pemerintahan Jokowi saat ini, menurut para pakar, menyerupai era Soeharto.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengesahan sejumlah undang-undang yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan justru meringankan ganjaran bagi para koruptor.

"Cover Tempo hari ini. Makjleb gaes... #OrdeBaru," komentar akun @YUSKAPITYAJI di Twitter.

Baca Juga: Jokowi Disamakan Pinokio, Aplikasi Media Nasional Ini Panen Bintang 1

"Setelah membuat cover dengan gambar ilustrasi Jokowi dengan Pinokio, hari ini @korantempo kembali membuat cover yang menurut gue sangat cerdas," ungkap @cigarettesaddct.

"Saya suka Tempo ini hahaha. Penggemar alm Soeharto enggak sebaper Jokman pastinya meskipun Pakjok diilustrasikan seperti gambar yang identik dengan alm Soeharto," gurau @muhamadrdani.

Sebelumnya, cover majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 menjadi polemik karena menggambarkan Jokowi dengan bayangan menyerupai Pinokio berhidung panjang.

Dalam cerita dongengnya, hidung boneka kayu itu akan memanjang saat ia berbohong.

Selain itu, majalah tersebut mengangkat judul "Janji tinggal Janji", yang kemudian menuai amarah relawan yang tergabung dalam Jokowi Mania (Joman).

Redaksi majalah Tempo menepis tuduhan bahwa ilustrasi pada sampul depan terbitannya merupakan bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

"Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai Pinokio. Yang tergambar adalah bayangan Pinokio," kata Redaktur Eksekutif majalah Tempo Setri Yasa, Senin (16/9/2019).

Meme Ruhut Sitompul berganti dukungan dari era Soeharto hingga Presiden Joko Widodo viral di media sosial Twitter.

Meme Ruhut itu viral usai diunggah oleh akun Twitter @abdulrachim88, pada 5 Maret 2022.

Awalnya akun tersebut tampak mengomentari cuitan Ruhut saat menyinggung dr Eva Sri Diana.

"Ini dr goblok lagi komentar ha ha ha lucu banget Aku tertawa termehek mehek MERDEKA," tulis akun Twitter @ruhutsitompul, pada 4 Maret 2022.

Lantas akun tersebut membalas cuitan Ruhut dengan mengunggah meme Ruhut berganti-ganti pendukung dengan cuitan menohok.

"Dari jaman ke jaman Jadi Penjilat, Tapi Tidak Juga Jadi Komisaris," tulis akun Abdul Rachim.

Meme tersebut dibentuk menjadi kolase. Tampak Ruhut saat itu memakai baju kuning yang diketahui masih bergabung dengan Partai Golkar.

Kemudian di era SBY, Ruhut sempat bergabung dengan Demokrat, dan ia terlihat memakai baju warna biru dalam foto.

Lalu di zaman Ahok ia terlihat memakai baju kotak-kotak, yang di mana itu adalah baju khas Jokowi-Ahok saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lantas foto terakhir di era Jokowi ia tampak bergabung dengan PDIP dan fotonya tengah memakai baju berwarna merah berlogo banteng.

Mengenai hal itu, banyak warganet yang memberikan komentar beragam di media sosial Twitter.

"Kartunya sdh ketahuan. Jadi cuma dimanfaatkan, tanpa imbalan. Sakitnya tuh disini," komen @Kremata_Channel,

"Jaman berikut nya Luhut sudah ke alam lain, sekarang jadi kutu loncat,tak lama lagi jadi kutu tanah," imbuh @auliaprasetyah1.

"PENJILAT 4 ZAMAN," tandas @OCamaroe.

Dikutip dari Fin.co.id, meme guyonan politisi PDIP Ruhut Sitompul kini menjadi sorotan.

Apalagi unggahan meme tersebut menunjukkan Ruhut dari era Mantan Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi terus mengganti dukungan. (ima/rtc)

VIVA.co.id ©2008 | All Rights Reserved

TIGA pekan sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menerima kunjungan dua putri bekas presiden Soeharto. Pada Ahad, 29 September 2024, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, dan adiknya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyambangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Dalam pertemuan itu, keluarga Cendana--sebutan untuk keluarga Soeharto--memberi selamat kepada Prabowo yang telah terpilih menjadi presiden. “Benar ada ucapan selamat atas terpilihnya Pak Presiden,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Prabowo didampingi adiknya yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dan sahabatnya sekaligus bekas Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Putra Prabowo dan Titiek Soeharto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, juga hadir di Kertanegara.Selain memberi selamat, keluarga Cendana bercerita sudah menerima surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isinya soal pengkajian ulang nama Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan keluarnya surat tersebut, MPR membersihkan nama Soeharto. “Soal ketetapan MPR, mereka menceritakan ke Pak Prabowo bahwa sudah ketemu dengan Bambang Soesatyo dan pimpinan MPR lain,” ujar Dasco. Bambang Soesatyo, politikus Partai Golkar, adalah Ketua MPR periode 2019-2024.VIDEOHubungan Cendana dengan Prabowo merenggang setelah Soeharto lengser pada Mei 1998. Keluarga Cendana menuding Prabowo, saat itu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR yang memicu mundurnya Soeharto, yang telah 32 tahun berkuasa. Hubungan Prabowo dengan Titiek juga terputus.Seorang narasumber di lingkaran Istana dan seorang petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa Prabowo pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo soal keluarga Cendana yang belum mengucapkan selamat. Padahal Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Menteri Pertahanan itu sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024.Istana kemudian ditengarai berkomunikasi dengan Bambang Soesatyo dan mendorong agar nama Soeharto dicabut dari ketetapan MPR. Senyampang dengan munculnya dorongan tersebut, Fraksi Partai Golkar di MPR mengirimkan surat kepada pimpinan Majelis soal peninjauan ulang status Soeharto di tap MPR pada 18 September 2024.Dua petinggi MPR menyebutkan Bambang kemudian mengumpulkan anggota fraksi partai beringin di MPR dan membahas percepatan pencabutan nama Soeharto. Dalam pertemuan itu, peserta rapat mendapat penjelasan bahwa pembersihan nama Soeharto di ketetapan MPR telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tak menanggapi permintaan wawancara yang diajukan Tempo lewat sambungan telepon ataupun pesan teks hingga Sabtu dinihari, 4 Oktober 2024. Begitu pula Bambang Soesatyo tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.Sehari sebelum pertemuan di Kertanegara, Bambang Soesatyo merekomendasikan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. “Memperhatikan besarnya jasa dan pengabdian selama tiga dekade, rasanya tidak berlebihan,” ucap Bambang dalam sambutannya pada pertemuan dengan keluarga Cendana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 September 2024.Keputusan MPR membersihkan nama Soeharto menuai kritik deras dari berbagai lembaga pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia. Salah satunya Indonesia Corruption Watch, yang menilai MPR berupaya mencuci dosa pemerintahan Orde Baru yang ditengarai terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Sebelum mencuci nama Soeharto, MPR lebih dulu membersihkan nama Sukarno dengan menerbitkan surat soal Ketetapan MPR Sementara atau Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Tap MPRS itu menuding Sukarno terlibat dalam aktivitas Partai Komunis Indonesia. Pembersihan nama Sukarno merupakan permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai yang dipimpin putri Sukarno, Megawati Soekarnoputri, itu telah lama mengajukan permintaan tersebut. Namun, menurut sejumlah narasumber, Presiden Jokowi tak kunjung memberikan restu. Pada Senin, 9 September 2024, MPR menyerahkan surat pembersihan nama Sukarno kepada Megawati.

Seorang petinggi Gerindra menyebutkan Prabowo turut mendorong agar MPR menyetujui permintaan PDI Perjuangan. Prabowo meminta Sekretaris Jenderal Gerindra yang saat itu menjadi Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, dan kader Gerindra, Supratman Andi Agtas, mempercepat pembahasan. Tujuannya, pertemuan dengan Megawati bisa segera berjalan.Merujuk pada Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan MPR Tahun 1960-2002, status tap MPRS soal Sukarno sebenarnya masuk kategori tidak berlaku. Artinya, berbagai tuduhan terhadap Sukarno otomatis gugur. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sukarno pada 2012 juga menegaskan status tersebut.Namun Fraksi PDI Perjuangan menilai ada pelurusan sejarah yang belum diselesaikan oleh MPR. “MPR sebagai pembuat tap MPRS-nya belum melakukan apa pun untuk menindaklanjuti keputusan itu. Makanya kemudian dirasa perlu untuk buat surat ini,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat ditemui Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Menurut Basarah, usulan itu bermula dari surat yang diajukan oleh kader PDIP, Yasonna Laoly, pada 13 Agustus 2024. Dalam suratnya, Laoly yang saat itu masih menjabat Menteri Hukum dan HAM meminta MPR menindaklanjuti tidak berlakunya Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Surat ini menjadi pintu masuk MPR membuat pemaknaan ulang terhadap status Sukarno.Cara PDIP tersebut diikuti oleh Golkar untuk membersihkan nama Soeharto. Dalam surat pengantarnya, Golkar menyinggung pencabutan tap MPRS tentang Sukarno sebagai landasan awal permohonan pengkajian ulang atas ketetapan yang menyangkut nama Soeharto.Empat hari setelah Golkar mengajukan surat permohonan, atau pada 22 September 2024, Partai Kebangkitan Bangsa mengirimkan surat dengan format yang nyaris sama. Bedanya, partai itu meminta pernyataan sikap soal Tap MPR Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur salah satu pendiri PKB.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyerahkan berkas surat penegasan sikap MPR kepada istri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 September 2024. Antara/Dhemas Reviyanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tap MPR itu menyatakan Gus Dur telah melanggar haluan negara karena tak hadir dan menolak memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR. Seperti tap MPRS tentang Sukarno, ketetapan MPR soal Gus Dur sebenarnya sudah masuk kategori tak berlaku lagi.Perintah untuk membuat surat permohonan agar MPR menegaskan status Gus Dur datang langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Ketua Umum minta untuk dikaji dan diperjuangkan agar status Gus Dur mendapat penegasan,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Selasa, 1 Oktober 2024.Keluarga Gus Dur menilai keputusan MPR yang membersihkan nama cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu janggal. Mereka khawatir MPR memiliki motif politik tertentu. “Ini situasi politis dan sikap kami terhadap isu ini akan jadi keputusan politis juga. Jadi harus berhati-hati,” tutur salah satu putri Gus Dur, Alissa Qotrunnada atau Alissa Wahid, kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.Gus Dur terpental dari PKB setelah kalah dalam perseteruan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelang Pemilihan Umum 2009. Menurut Alissa, keluarganya sama sekali tak mengetahui proses pembahasan tap MPR tentang Gus Dur. Surat permohonan oleh PKB juga diajukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga.Pada akhirnya keluarga Gus Dur memutuskan untuk mengapresiasi penegasan sikap MPR. Keluarga menilai surat tersebut menjadi momentum untuk meluruskan sejarah tentang Gus Dur. Tuduhan bahwa Gus Dur melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melanggar konstitusi masih muncul di buku pelajaran.“Perlu ada momentum untuk menghapus tuduhan tak berdasar tersebut,” kata putri Gus Dur lain, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, Jumat, 4 Oktober 2024.Meski begitu, keluarga Gus Dur tetap memberi sejumlah catatan. Mereka menyoroti dugaan motif rekonsiliasi nasional di balik pembuatan surat tersebut. “Rekonsiliasi tetap harus berdasarkan prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan, bukan sekadar basa-basi politik,” ucap istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, saat bertemu dengan pimpinan MPR, Ahad, 29 September 2024.

Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Sjarifuddin Hasan, tak membantah motif rekonsiliasi nasional di balik mulusnya upaya pembersihan nama para mantan presiden. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan pemaknaan ulang dari MPR membuat peluang Gus Dur ataupun Soeharto diajukan sebagai pahlawan nasional menjadi terbuka lebar. “Tokoh-tokoh ini kan ada persoalan yang belum jelas statusnya,” kata Sjarifuddin kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.Pembahasan tentang pembersihan nama bekas presiden ditengarai berjalan kilat. Anggota Badan Pengkajian MPR periode 2019-2024, Benny Kabur Harman, menyatakan pembahasan itu dilakukan di tingkat pimpinan MPR saja. “Kami tak pernah ikut membahas,” tuturnya pada Selasa, 1 Oktober 2024.Mantan Ketua Fraksi MPR Partai NasDem, Taufik Basari, juga sempat mengingatkan soal pembahasan yang berjalan cepat dalam rapat gabungan pada 23 September 2024. “NasDem minta agar persoalan ini dikaji dengan mendalam, kalau perlu di periode MPR berikutnya baru dibahas,” ujar Taufik.

What is the Meme Generator?

It's a free online image maker that lets you add custom resizable text, images, and much more to templates. People often use the generator to customize established memes, such as those found in Imgflip's collection of Meme Templates. However, you can also upload your own templates or start from scratch with empty templates.

MEME Indonesia Meme Generator

Can I use the generator for more than just memes?

Yes! The Meme Generator is a flexible tool for many purposes. By uploading custom images and using all the customizations, you can design many creative works including posters, banners, advertisements, and other custom graphics.

Can I make animated or video memes?

Yes! Animated meme templates will show up when you search in the Meme Generator above (try "party parrot"). If you don't find the meme you want, browse all the GIF Templates or upload and save your own animated template using the GIF Maker.

Do you have a wacky AI that can write memes for me?

Funny you ask. Why yes, we do. Here you go: imgflip.com/ai-meme (warning, may contain vulgarity)

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka memberikan respon terkait inisial T yang dikabarkan menjadi bos besar judi online (Judol). Namun mantan wali kota Solo tersebut mengaku tak tahu menahu terkait inisial T yang disebut pentolan Judol di Indonesia.

“Ya itu nanti silakan ditindaklanjuti kalau ada bukti-buktinya,” kata Gibran, Jumat (26/7/2024).

Ia malah menanyakan kembali ke awak media soal inisial T tersebut. “Siapa to inisial T?” tanya Gibran.

Pascabertemu Menkominfo Budi Ari Setiadi pada Rabu (24/7/2024), Gibran mengaku membahas banyak hal. Di antaranya keamanan siber, transformasi digital hingga maraknya judi online di Indonesia.

“Itu harus segera kita berantas. Baru kemarin saya ketemu Pak Menkominfo. Segera,” katanya mengakhiri.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tengah menjadi perbincangan warganet di media sosial khususnya X, setelah beredar viral video pidatonya mengungkap aktor di balik bisnis judi online dan penipuan daring lainnya. Benny menyebut inisial T dan pernah diungkapkannya dalam sebuah rapat terbatas bersama pemerintah.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa di balik aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T saja, dan ini saya sebut di depan Presiden," kata Benny dalam sambutannya di Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Kota Medan, dilihat melalui video yang diunggah BP2MI, Kamis (25/7/2024).

Menurut Benny, saat dia mengungkapkan aktor inisial T itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget. Ia pun mempersilakan mengonfirmasi pernyataannya itu kepada mantan menko Polhukam, Mahfud MD.

"Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud saat itu, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," kata Benny.